Aktivitas 145 Pangkalan Elpiji di Barito Utara Dicek Pemkab, Sanksi Menunggu

40
RDP antara DPRD Barito Utara dan pemerintah membahas elpiji tiga kg yang dijual jauh di atas harga subsidi, Jumat (17/5/2024). Hal Ini berjalan bertahun-tahun di Barito Utara, karena kuatnya jaringan mafia elpiji bersubsidi dan ketidakberdayaan pemegang regulasi.(Suaradayak.com/Melkianus He)

Suaradayak.com, MUARA TEWEH – 145 pangkalan elpiji di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, segera dicek ulang dan dievaluasi oleh Pemkab, karena harga elpiji bersubsidi terus melambung tinggi.

Harga elipiiji tiga kg di pengecer mencapai Rp40.000-Rp45.000, jauh di atas dari harga eceran tertinggi (HET) rata-rata Rp25.000 per tabung.

Pemkab Barito Utara tak berdaya menangani masalah ini, karena berbagai alasan. Pembahasan soal elpiji tiga kg puluhan kali dilakukan di DPRD dan Pemkab selama 10 tahun terakhir, termasuk dipimpin oleh bupati.

Namun hanya sebentar saja harga elpiji tiga kg agak turun, lalu kembali menjadi mahal. Masyarakat (konsumen) terpaksa membeli, karena menjadi kebutuhan.

Berdasarkan aturan, elpiji tiga kg diperuntukan bagi rumah tangga miskin, usaha kecil/mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Fakta di lapangan, elpiji tiga kg dijual bebas ke siapa saja, meski tak tergolong warga miskin.

Kesekian kalinya soal elpiji bersubsidi dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Barito Utara, Jumat (17/5/2024).

Para anggota dewan dan mitranya dari Pemkab sepakat mengevaluasi pendistribusian elpiji tiga kg dari agen ke pangkalan, karena diduga dari simpul ini biang kerok harga melambung tinggi.

Rekomendasi Berita  Debat Publik Paslon di Jakarta Batal, KPU Barito Utara Pindahkan ke Palangka Raya

Beberapa anggota DPRD Barito Utara, seperti Dr Tajeri, Asran, Nety Herawati, dan Parmana Setiawan menyorot carut-marut penyaluran elpiji bersubsidi.

“Masalah elpiji tiga kg terjadi sejak lama. Mari kita evaluasi pangkalan yang ada. Apakah benar-benar operasional atau fiktif. Saya sering di-WA masyarakat. Di Banjarmasin bisa Rp20.000 per tabung. Pertamina sendiri bingung dengan kejadian di Barito Utara, ” kata Tajeri.

Lebih mengherankan lagi, sambung Tajeri, ada pangkalan yang sudah di-PHU tetapi masih menerima elpiji dari agen. Bahkan di Muara Teweh menjual elpiji tiga kg seharga Rp40.000 per tabung.

Anggota DPRD Barito Utara Asran (Golkar) menilai penyaluran elpiji tiga kg ibarat lingkaran setan yang tidak berujung.

“Kuncinya kejujuran. Agen dan pangkalan jangan menjual ke toko-toko. Bertahun-tahun membahas masalah ini tidak pernah selesai, ” kata mantan kadis dan asisten sekda Barito Utara ini.

Dalam forum RDP, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Barito Utara, Dewi Handayani mengatakan, jumlah pangkalan elpiji 145 dan agen empat. “Hanya ada nama pangkalan tanpa alamat dari Pertamina, sehingga kami sulit memonitor, ” ucap Dewi.

Rekomendasi Berita  Ini Jadwal Banmus DPRD Barito Utara Sebulan ke Depan

Menurut Dewi, agen elpiji PT Daya Cipta Muliatama, PT Borneo Berdikari Mulia, PT Cahaya Barito Migas, dan PT Rayya Aira Bersaudara mendapatkan kuota elpiji tiga kg sebanyak 2.628 MT (876.000). tabung pada 2024.

Sesuai dengan data SPBE, sampai akhir April 2024 elpiji tiga kg telah didistribusikan di Barito Utara sebanyak 322.000 tabung atau 36,758 persen dari kuota tahun 2024.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Barito Utara, Gazali Montallatua mengatakan, agen elpiiji seperti kura-kura. “Saat kena penertiban, beralasan tidak ada LO. Padahl saya pernah buntuti, ternyata ada konvoi dua truk angkut elpiji dari Ampah,” kata Gazali.

Pimpinan RDP juga Waket II DPRD Barito Utara, Sastra Jaya mengatakan, hati-hati saat memberikan rekomendasi kepada pangkalan. “Kita mesti memotong mata rantai distribusi. Ke tempat-tempat yang jauh, angkutan elpiji bisa disubsidi lewat APBD. Kita satukan niat dari mana bergerak. Memototng simpul-simpul yang membuat harga tidak stabil. Kita mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat dengan harga terjangkau, ” kata ketua DPC PDI Perjuangan Barito Utara ini.

Rekomendasi Berita  Anggota Komisi II DPRD Barito Utara, Suhendra, Dorong Perluasan Lahan Pertanian

RDP yang juga dihadiri para camat, akhirnya mqenyimpulkan empat poin. Salah satunya, apabila agen dan pangkalan melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas.