SUARADAYAK.com, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Komisi II/Nas-Dem/Fraksi Partai Demokrat), Edi Fran Aji, mengajak pemkab, masyarakat, dan perusahaan bersinergi secara aktif memperbarui data ketenagakerjaan.
Politikus asal Kecamatan Lahei ini menyatakan, validitas data bukan hanya tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM), melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan.
“Kesadaran bersama sangat diperlukan. Pencari kerja harus melaporkan statusnya, perusahaan pun wajib memberikan data riil. Jika semua pihak berperan, angka pengangguran di Barito Utara bisa ditekan secara signifikan,”jelas Fran Aji, sapaan akrabnya di Muara Teweh, Jumat (17/4/2026).
Politikus Nas-Dem ini juga memperingatkan bahwa ketidaksinkronan data dapat menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Sebagai contoh, program pelatihan kerja atau bantuan penempatan tenaga kerja berisiko salah alamat jika tidak didasari data mutakhir yang akurat.
Ia mengapresiasi langkah Disnakertranskop UKM yang terus mengimbau pemegang kartu AK-1 (kartu pencari kerja) untuk melaporkan perubahan status pekerjaan.
Namun, ia menekankan sosialisasi dan pendampingan di tingkat desa dan kecamatan perlu ditingkatkan.
“Jangan sampai ada warga yang sudah bekerja tapi masih tercatat sebagai pengangguran, atau sebaliknya. Data yang valid adalah fondasi kesejahteraan,” ujar dia.
DPRD Barito Utara mengharapkan, melalui kolaborasi tripartit (pemerintah, masyarakat, perusahaan), program unggulan daerah di sektor ketenagakerjaan dapat berjalan efektif.
Sehingga angka pengangguran terbuka (TPT) di wilayah tersebut diharapkan terus menurun dalam dua tahun ke depan.(*)
Editor : Rohman
