Anggota DPRD Rosi Wahyuni Sambut Gerakan Pangan Murah Polres dan Perum Bulog

4
Anggota Komisi III (Fraksi Aspirasi Rakyat/Hanura) DPRD Kabupaten Barito Utara, Rosi Wahyuni.(Foto : Ist)

SUARADAYAK.COM, Muara Teweh – Anggota Komisi III (Fraksi Aspirasi Rakyat/Hanura) DPRD Kabupaten Barito Utara, Rosi Wahyuni, menyambut baik sinergitas Polresdan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah sebanyak 1,5 ton.

Pelaksanaan penyaluran beras SPHP dilaksanakan di dua lokasi strategis, yakni depan Polres Barut dan Polsek Lahei, Sabtu (23/8/2025).

Program tersebut dinilai sangat strategis untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga bahan pangan.

“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Polres Barito Utara dan Bulog dalam gerakan pangan murah ini. Ini adalah langkah konkret yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga,” kata ketua DPC Hanura Barito Utara ini, Senin (25/8/2025).

Ketersediaan bahan pangan yang stabil dengan harga yang wajar merupakan kunci utama kesejahteraan masyarakat.

Ia mengharapkan, gerakan pangan murah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di pelosok desa.

Gerakan pangan murah yang digagas oleh Polri dan Bulog ini bukan sekadar menjual bahan pokok dengan harga terjangkau, melainkan juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga di pasaran.

Rekomendasi Berita  Henny Suport Langkah Pemkab Buka Pos Layanan Pajak di Pasar Ramadan

“Adanya program pangan murah diharapkan spekulan tidak bisa lagi memainkan harga seenaknya, karena ketersediaan pasokan dan harga yang terjangkau telah dijamin oleh pemerintah,”ujar Rosim

DPRD, sambung dia, berharap gerakan ini tak hanya bersifat sementara, namun bisa menjadi program berkelanjutan yang menjangkau seluruh kecamatan. Distribusi harus merata dan tepat sasaran.

DPRD Barut akan memantau pelaksanaan program ini dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, mereka juga mendorong agar pemerintah daerah dapat bersinergi dengan program ini, baik dalam hal pendataan maupun dukungan logistik, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan efisien.(Hendrik SA)