SUARA DAYAK.COM, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, Shalahuddin, menjawab pemandangan umum lima fraksi pendukung DPRD terhadap Rancangan APBD 2026, saat sidang paripurna di Muara Teweh, Senin (24/11/2025).
Salah satu jawaban penting dari sang bupati yang dilantik pada 10 Oktober 2025 ini, belanja infrastruktur pelayanan publik pada tahun mendatang mencapai Rp1, 7 triliun lebih.
Sebagai informasi, lima fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Aspirasi Rakyat, dan Fraksi Karya Indonesia Raya menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan bupati Barito Utara, Jumat (21/11/2025) lalu.
Hal ini terungkap, saat Shalahuddin menjawab pemandangan umum Fraksi Aspirasi Rakyat.
Ia menegaskan, alokasi belanja modal mendapatkan porsi terbesar. Mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan pendidikan.
Ia menyatakan, dalam RAPBD 2026, porsi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp1.714.986.801.551 atau 52,66 persen.
“Jumlah tersebut lebih dari setengah belanja daerah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang merata ke desa-desa,” jelas dia.
Sedangkan mengenai tak adanya penyertaan modal Pemkab Barito Utara pada Bank Pembangunan Kalteng, ia menyatakan, berdasarkan Perda Barito Utara nomor 2/2022 penyertaan modal telah selesai pada Perubahan APBD 2024.
“Untuk posisi fiskal jangka panjang Pemkab Barito Utara relatif rendah, karena struktur APBD lebih banyak ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat (dana transfer), sehingga tantangan utama adalah memperkuat PAD agar fiskal tetap berkelanjutan,” terang mantan Kadis PUPR Kalteng ini.
Sebelumnya, Shalahuddin menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat. Pemkab diminta mengurangi defisit anggaran yang mencapai Rp116, 7 miliar.(Rohman)
