SUARADAYAK.com, Muara Teweh– DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong Pemkab memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.
Para anggota DPRD Barito Utara Nurul Anwar, Taufik Nugraha, dan Ketua Komisi I Nety Herawati menyampaikan dorongan tersebut, saat menghadiri rapat koordinasi penanganan karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026).
Dalam rakor tersebut, DPRD menekankan bahwa penanganan karhutla tak hanya membutuhkan kesiapsiagaan personel dan peralatan, tetapi juga dukungan anggaran yang memadai agar respons di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Taufik mengatakan, DPRD siap mendukung langkah pemkab memenuhi kebutuhan penanganan karhutla, khususnya yang berkaitan dengan kondisi di lapangan.
“Untuk penanganan kebakaran, kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan,”ucap dia.
Ia melanjutkan, persoalan karhutla harus ditangani secara bersama-sama melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan seluruh unsur terkait.
Sinergi tersebut diperlukan agar titik api dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Sedangkan Nurul Anwar (Fraksi PKB) menilai, penanganan karhutla saat ini harus berjalan dalam dua sisi, yakni memadamkan kebakaran yang sudah terjadi sekaligus memperkuat upaya pencegahan.
“Ada dua hal yang hari ini patut kita catat, bahwa ada penanganan dan ada pencegahan. Penanganan bagaimana kita menangani supaya ini tidak merambah terlalu besar,”ujar dia.
Ia menyoroti pentingnya kesiapan anggaran untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya kebutuhan penanganan karhutla dan kabut asap.
Ia menambahkan, pemkab perlu memastikan ketersediaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap memadai untuk mendukung kondisi darurat.
“Saya masih ingat belanja tak terduga kita kurang lebih sisa Rp10 miliar. Kalau bisa ini ditambah anggarannya,”kata dia.
Ia menegaskan, DPRD terbuka mendukung penambahan anggaran sepanjang digunakan untuk kepentingan penanganan karhutla dan dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.
“Prinsipnya DPRD mendukung tambahan anggaran yang sekiranya kepentingannya untuk penanganan asap,”sebut dia.
Selain aspek penanganan dan anggaran, DPRD juga menyoroti dampak kabut asap terhadap sektor pendidikan.
Nety Herawati menyebutkan, pihaknya menerima banyak keluhan dari orang tua siswa mengenai kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi udara yang semakin terdampak asap.
“Hari ini kami banyak menerima WhatsApp dan telepon, kenapa anak-anak tidak diberlakukan libur sekolah,” ungkap dia.
Ia meminta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada satuan pendidikan apabila kondisi kabut asap sudah tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
“Kami minta penegasan kepada Dinas Pendidikan bisa memberikan surat ataupun arahan kepada sekolah-sekolah yang terdampak kabut asap yang sangat pekat,”kata dia.
Perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi perhatian, terutama ketika kualitas udara memburuk.
Langkah pembelajaran dari rumah dapat dipertimbangkan apabila kondisi di lapangan memang tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal.
Di sisi pencegahan, ia mendorong pemerintah melalui Dinas Pertanian mengoptimalkan peran tenaga penyuluh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
“Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluhnya memberikan edukasi kepada mereka yang ingin membuat kebun sawit ataupun kebun lainnya,” pungkas dia.(*)
Editor : Maulana