SUARA DAYAK.COM, Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Kabupaten Barito Utara, menegaskan, penting menjadikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai instrumen nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar dokumen administratif.
Juru bicara sekaligus Ketua F-AR, Hasrat, mengemukakan hal ini saat Rapat Paripurna II DPRD Barito Utara di Muara Teweh, Senin (22/9/2025) siang.
“APBD Perubahan harus benar-benar menjadi alat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya formalitas atau rutinitas tahunan,” tegas dia.
F-AR menyampaikan kritik, catatan, dan solusi konkret atas sejumlah persoalan yang mereka nilai masih menghambat efektivitas pelaksanaan anggaran.
Salah satunya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran perubahan, jika tidak diantisipasi dengan baik akan menyebabkan banyak program tak berjalan optimal.
“Sisa waktu tahun anggaran sangat terbatas. Keterlambatan akan berdampak pada layanan publik dan masyarakatlah yang paling dirugikan,” tambah dia.
F-AR menyoroti pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, meminta agar setiap rupiah digunakan sebijak mungkin untuk program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Mereka menolak program yang hanya bersifat seremonial atau tak relevan dengan kebutuhan publik.
Selain itu, Fraksi F-AR menekankan, penting konsistensi terhadap aturan hukum, serta tata kelola yang berlandaskan prinsip good governance agar pelaksanaan APBD tidak berujung pada penyimpangan atau masalah hukum.
F-AR meminta, belanja daerah lebih berpihak pada rakyat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi
Salah satu fokus penting yang disampaikan adalah pengangguran yang masih tinggi di Barito Utara.
F-AR mendorong pemerintah untuk
(1) Memperluas program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi,
(2) Memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kreatif,
(3) Mendorong investasi padat karya yang berpihak pada tenaga kerja lokal,
(4) Mengoptimalkan program padat karya untuk infrastruktur.
“Pengangguran adalah masalah serius. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Hasrat.
F-AR memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan PDAM yang dinilai masih bermasalah, terutama dari sisi kualitas, distribusi, dan frekuensi gangguan layanan. Mereka meminta perbaikan menyeluruh dan peningkatan responsivitas terhadap keluhan masyarakat.
F-AR menilai kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) masih belum optimal dan bahkan cenderung menjadi beban keuangan daerah.
Sehingga mendorong agar Perusda dikelola secara profesional dan diarahkan pada usaha produktif berbasis potensi daerah yang mampu memberi kontribusi pada PAD dan membuka lapangan kerja.
“Perusda seharusnya jadi motor ekonomi daerah, bukan tempat menumpuk beban,” tandas dia.(Hendrik SA)
