Suaradayak.com, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Gerindra, DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Selasa (23/7/2024).
Paripurna dilakukan setelah pembahasan gabungan antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023..
“Hal-hal yang menjadi saran dan koreksi dari BPK RI agar segera di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Mustafa Joyo Muchtar .
Saran kedua, guna meningkatkan kinerja Pemkab Barito Utara perlu dimulai dari perencanaan, pengawasan yang ketat sampai dengan realisasi pekerjaan, sehingga ke depan serapan anggaran dapat maksimal dengan Silpa yang besar Rp802,30 miliar.
Ketiga, laporan realisasi anggaran 2023 ada beberapa yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah di antaranya pendapatan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan capaian hanya 4,11 persen. Sementara Pemda sudah menyetorkan dana modal ke Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp88 miliar.
Menurut Mustafa, berdasarkan laporan auditor independen terhadap Perusahaan Daerah Batara Membangun, terdapat beban sewa kapal tugboat Rp13.687.500.000 (tahun 2023), dan beban operasional assist boat Rp627.396.160. Beban gaji dan honor terdapat Rp2.274.381.822.
“Fraksi Gerindra meminta sebaiknya perusahaan daerah perlu ditambah dengan penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk membeli tugboat dengan harapan laba tahunan perusahaan daerah dapat meningkat yang signifikan,” kata dia.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) per 31 Desember 2023 mengalami kerugian walaupun kerugian di 2023 mengalami penurunan (tetap rugi) di bandingkan pada 2022, hal ini perlu pengawasan yang ketat dan perlu dicari solusinya agar tidak selalu rugi, kalau dipandang perlu PDAM pengelolaannya di lelang untuk umum dengan harapan pemerintah daerah mendapatkan penghasilan dari PDAM.
Dari rekapitulasi retribusi pemakaian kekayaan daerah (alat berat) di Dinas PUPR perlu perhatian dan pengawasan yang baik dan benar.
Fraksi Gerindra meminta agar proses sewa-menyewa alat berat dibuat peraturannya biaya sewa dibayarkan melalui rekening/khusus yang dibuat Dinas terkait, alat berat bisa dipakai (keluar) dari Dinas PUPR setelah ada kontrak antara penyewa dengan Dinas (Kepala Bidang) yang membawahinya setelah dibayar lunas.
Keempat, dana intensif daerah pada 2023 sebesar Rp5.794.231,00, realisasi Rp 5.794.231.000 (100.000 persen).
“Fraksi Gerindra berharap ke depan hal ini tidak terulang kembali, dengan alasan salah ketik, karena dalam peraturan perundangan tidak dibenarkan, apalagi ini peraturan daerah,” sebut Mustafa.
Kelima, belanja tanah realisasi 6,59 persen dari pagu anggaran Rp29,34 miliar. Dalam hal pelebaran jalan menuju ke arah Bandara. Fraksi Gerindra berpendapat masalah pembebasan tanah tidak perlu dilanjutkan, karena hal yang mubazir, karena jalan yang mau dilebarkan jalan nasional, dan ini urusan APBN.
“Berdasarkan beberapa catatan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan menerima raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi perda,” kata dia.(Hendrik SA)
