SUARA DAYAK.COM, Muara Teweh – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan XXVII Tahun 2025 dari BPSDM Kalteng, Hery Jhon Setiawan, meluncurkan proyek perubahan “Pengendalian Inflasi Berbasis Ketahanan Pangan Keluarga di Kabupaten Barito Utara” atau Kepak Batara (Keluarga Berdaya, Pangan Terjaga, Inflasi Terkendali).
Proyek perubahan Kepak Batara
merupakan inovasi strategis dalam peningkatan kapasitas ASN dan penguatan stabilitas ekonomi daerah.
Keunggulan program inovasi tersebut harus dipertahankan oleh Hery Jhon saat diuji oleh coach dari LAN RI, Pemprov Kalteng, dan Pemkab Barito Utara.
Jhon sapaan akrabnya, menjelaskan, proyek perubahan ini dirancang sebagai salah satu upaya nyata Pemkab Barito Utara menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pemberdayaan keluarga.
Inovasi Kepak Batara mendorong setiap keluarga di Barito Utara menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sebab, ketahanan pangan keluarga menjadi benteng pertama pengendalian inflasi.
“Saat kebutuhan dasar bisa dipenuhi secara mandiri, maka tekanan inflasi dapat diminimalkan,” kata Jhon kepada pers di Muara Teweh, Selasa (25/11/2025).
Staf Ahli Bupati Barito Utara Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, program Kepak Batara dilaksanakan melalui peningkatan literasi pangan keluarga, pengembangan kebun pangan rumah tangga, dan kolaborasi lintas sektor bersama perangkat daerah terkait.
Ia menegaskan, proyek perubahan Kepak Batara bukan sekadar memenuhi tugas PKN, tetapi menjadi komitmen nyata dirinya berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Melalui program Kepak Batara, ia mengharapkan menjadi model inovasi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pada aspek ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di daerah setempat.
Latar belakang Jhon menginisiasi proyek perubahan Kepak Batara, lantaran Kabupaten Barito Utara menghadapi tantangan inflasi pangan berkontribusi total 65 persen terhadap total inflasi daerah, dengan ketergantungan pasokanll pangan eksternal 60 persen. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 9,83 persen dan tingkat kemiskinan 5,67 persen. Ini menunjukkan urgensi intervensi.(Rohman)
