SUARADAYAK.com, Muara Teweh– Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara (Demokrat), Mery Rukaini, menegaskan penting terjalin sinergi antara DPRD dan Pemkab Barito Utara dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan anggaran daerah, agar menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat memimpin Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Barito Utara di Muara Teweh, Selasa (14/7/2026).
Rapat paripurna dihadiri Bupati Barito Utara Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekda Muhlis, Forkopimda, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, dan tamu undangan lain.
Dalam rapat tersebut, DPRD mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus mendengarkan pidato pengantar Bupati mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan kedua agenda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang pengawasan, penganggaran, dan legislasi yang bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Ia mengatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 sebagai tahapan awal yang menentukan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang.
DPRD, sambung dia, akan mencermati setiap program prioritas yang diajukan pemerintah daerah agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Barito Utara.
“Kami berharap seluruh proses pembahasan berjalan dengan baik melalui kerja sama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi mendukung pembangunan daerah.
Pasalnya kemitraan yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi modal utama dalam mewujudkan Barito Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional DPRD dalam mengawal proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sekaligus penyusunan arah kebijakan anggaran daerah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.(*)
