SUARADAYAK.COM, Muara Teweh – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Sastriadi, menekankan pentingnya kesiapan logistik dan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara.
Ia mengemukakan hal ini, saat rakor kesiapan logistik dan laporan pertanggungjawaban keuangan badan ad hoc pada PSU Pilkada Barito Utara di Muara Teweh, Selasa (29/7/2025).
Ia mengatakan, meskipun tak hadir secara fisik di Barito Utara setiap saat, tetapi secara terus terang menyebut bahwa kesuksesan PSU sangat bergantung pada peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“PSU Ini menjadi perhatian nasional, bukan hanya Kalimantan Tengah. Kami mengandalkan PPK untuk memastikan PSU berjalan lancar,”tambah dia.
Ia mengapresiasi pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang telah dilakukan berkali-kali untuk memastikan pemahaman menyeluruh tentang tahapan pemungutan suara.
Tetapi, ia mengingatkan pemahaman logistik sama krusialnya dengan teknis pemilihan.
“Memahami logistik itu seperti persiapan pernikahan. Jika ada yang kurang, tak ada yang protes tetapi di Pilkada jika logistik kurang, kita bisa dilaporkan,”kata dia beranalogi.
Setiap barang logistik, mulai dari plastik, karet gelang, hingga amplop suara, harus dipastikan kehadirannya di TPS karena semua memiliki fungsi vital.
“Tak boleh ada yang kurang atau berlebihan, termasuk karet gelang pengikat surat suara,” ucap dia.
Selain itu, Ketua KPU Kalteng juga mengingatkan pentingnya penyelesaian SPJ dengan tepat waktu dan akurat.
“Menerima anggaran itu menyenangkan, tetapi pertanggungjawabannya harus jelas. BPK akan memeriksa secara detail, bahkan sampai hal terkecil,”ujar dia.
Ia mengharapkan, seluruh jajaran KPU, PPS, dan PPK dapat bersinergi memastikan PSU Barito Utara berjalan sukses, aman, dan sesuai prosedur.
“Kita sudah berpengalaman, tinggal merefresh ingatan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” tandas dia.
Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Siska Dewi Lestari, menekankan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendistribusian logistik dan laporan surat pertanggungjawaban keuangan. (Rohman)
