Terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia, dinasti politik yang diciptakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi subjek kontroversi yang mendalam.
Sehubungan dengan Pemilu 2024, Jokowi dituduh memperkuat dinasti politik dan praktik nepotisme dengan menempatkan anggota keluarganya di posisi penting di pemerintahan.
Salah satu contohnya adalah anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diangkat sebagai wali kota Surakarta, dan menantunya, Boby Afif Nasution, diangkat sebagai wali kota Medan.
Pencalonan Gibran sebagai wakil presiden menimbulkan kritik terhadap dinasti politik ini, karena dianggap menunjukkan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga daripada kepentingan umum.
Banyak pihak yang mempertimbangkan praktik ini mengatakan bahwa dinasti politik merusak unsur-unsur demokrasi yang baik. Kekuasaan politik dapat diwariskan atau dikuasai oleh satu keluarga atau jaringan keluarga tertentu.
Ini mengancam kedaulatan rakyat, yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan seluruh masyarakat. Ini meningkatkan kemungkinan korupsi dan kebijakan yang tidak merata, dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik.
Selain itu, penunjukan pejabat berdasarkan hubungan keluarga daripada kualifikasi dan kompetensi yang sebenarnya dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas pemerintahan, yang dapat menyebabkan kegagalan kepemimpinan dan ketidakefektifan kebijakan publik dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dinasti politik Jokowi tidak hanya berkaitan dengan etika politik, tetapi juga dengan kelangsungan demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.
Dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi dalam membangun dinasti politik untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, tindakan ini menyebabkan perdebatan hukum, terutama yang berkaitan dengan independensi lembaga demokratis seperti Mahkamah Konstitusi.
Beberapa orang melihat penunjukan Gibran sebagai calon wakil presiden sebagai pelanggaran terhadap Pasal 24 UUD 1945, yang menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi tetap independen dan menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Selain itu, dinasti politik yang dipimpin Jokowi berpotensi menurunkan kualitas dan integritas sistem politik Indonesia secara keseluruhan.
Dengan meletakkan anggota keluarga di tempat penting, ada kemungkinan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokratis dan berdampak negatif pada partisipasi politik aktif masyarakat.
Faktor penting seperti legitimasi, keadilan politik, dan partisipasi publik adalah inti dari krisis demokrasi yang disebabkan oleh dinasti politik Jokowi.
Keyakinan bahwa keluarga tertentu dapat memegang kekuasaan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis dan proses politik secara keseluruhan.
Ini dapat membahayakan kemajuan demokratis yang telah dicapai Indonesia selama beberapa dekade terakhir dan menimbulkan lebih banyak polarisasi politik.
Pemerintahan sehari-hari dipengaruhi oleh dinasti politik Jokowi. Selain itu, sistem politik Indonesia diancam oleh demokrasi.
Penguatan kekuasaan dalam keluarga politik tertentu dapat mengurangi pluralisme politik dan membahayakan proses politik.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan kemunduran terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perlindungan hak politik setiap warga negara.
Implikasi Nepotisme Jokowi, kritik terhadap dinasti politik Jokowi menunjukkan bahwa keterampilan politik yang lebih baik diperlukan.
Kritikus mempertanyakan kemampuan Jokowi dalam mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul dari penempatan anak dan menantunya di posisi strategis, meskipun dia adalah seorang politisi dan administrator yang berpengalaman.
Untuk mempertahankan legitimasi dan menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks,
Jokowi harus mengambil tindakan yang jelas untuk meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Ini mencakup meningkatkan kemampuan negosiasi dan diplomasi politik, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik di dalam dan di luar negeri.
Mengurangi Nepotisme dan Meningkatkan Kekuatan PolitikFokus utama adalah praktik nepotisme, yang terbukti mengganggu prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pejabat publik.
Jokowi harus mengambil tindakan tegas untuk menghentikan nepotisme dan memastikan bahwa setiap penunjukan dilakukan dengan integritas dan kompetensi.
Jokowi dapat mengurangi ketegangan politik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan dengan membentuk tim pemerintahan yang terdiri dari orang-orang berpengalaman dari berbagai latar belakang.
Langkah ini akan meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat dukungan politik dari berbagai kelompok masyarakat.
Meningkatkan Kejelasan dalam Pengambilan Keputusan PolitikKeputusan politik yang transparan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan mengurangi kecurigaan terhadap praktik politik yang tidak adil.
Jokowi harus membuat komitmen yang kuat untuk meningkatkan transparansi dalam setiap aspek kebijakan publik, termasuk bagaimana pejabat dipilih dan ditunjuk.
Pemerintahan Jokowi dapat memperkuat legitimasinya di mata publik dan mengurangi ketegangan politik dengan menerapkan standar akuntabilitas tinggi dan menghindari konflik kepentingan.
Dibutuhkan reformasi besar untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh dinasti politik ini.
Sangat penting untuk memperkuat hukum yang mengatur pemilihan pejabat publik, meningkatkan transparansi proses politik, dan memperkuat lembaga demokratis yang independen.
Indonesia hanya dapat melindungi dan membangun fondasi politik yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik dengan mempertahankan demokrasi yang kuat dan meningkatkan partisipasi publik.
Meskipun tidak banyak yang mendukungnya, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses politik dan demokrasi Indonesia. Jokowi harus proaktif dalam meningkatkan kemampuan politiknya, mengurangi nepotisme, dan meningkatkan transparansi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.
Akibatnya, Indonesia dapat melangkah menuju sistem politik yang lebih stabil, transparan, dan berintegritas yang dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh rakyatnya.(*)
Penulis :
Rizqian Duta Masharindera (113231261)
Fakultas Psikologi
Universitas Airlangga
DAFTAR PUSTAKA
https://mediaindonesia.com/politik dan hukum/653189/dinasti politik dan nepotisme jokowi bertentangan dengan kedaulatan rakyat
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/01/jokowi dari kesempurnaan demokrasi menuju politik dinasti
https://majalah.tempo.co/read/opini/169173/politik dinasti jokowi
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/12/keluarga jokowi digugat ke ptun terkait dinasti politik [5] https://saifulmujani.com/68 persen publik percaya jokowi sedang membangun politik dinasti
