Suaradayak.com, MUARA TEWEH – Wakil Ketua Sementara DPRD Barito Utara, sekaligus anggota Fraksi PKB, Parmana Setiawan, membeberkan alasan dua fraksi absen dari tiga kali rapat paripurna DPRD.
Parmana mengungkapkan, Fraksi PKB dan Aspirasi Rakyat absen dari rapat paripurna sebagai bentuk protes, karena program kegiatan usulan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak dibahas secara menyeluruh.
Padahal, lanjut Parmana, semua pihak baik DPRD dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bersepakat untuk membahas bersama.
“Kemarin hanya sempat dua dinas yang dibahas, yakni dinas PUPR dan dinas Pendidikan. Padahal kita juga ingin mengetahui semua dinas, termasuk mengetahui soal dana hibah di bagian Kesra, dinas SosPMD dan dinas Budparpora,” terang Parmana kepada Suaradayak.com, Selasa (2/10/2024).
Parmana menyatakan, selama ini selaku wakil rakyat selalu dihadapkan dengan jadwal dan waktu pembahasan Perda yang singkat, sehingga diarahkan untuk segera menyetujui.
Akibat jadwal dan waktu singkat, banyak usulan program tak diketahui. Bahkan sebaliknya, baru diketahui setelah pembahasan bersama dilakukan.
Mengenai ketidakhadiran dua fraksi pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir dua Raperda, sehingga mengakibatkan kepentingan rakyat terhambat, Parmana justru balik bertanya, kepentingan rakyat yang mana terhambat.
Menurut dia justru dengan dibahas secara menyeluruh per dinas, sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian anggota dewan mengalokasikan uang rakyat, sehingga dapat diketahui secara ttansparan apa yang termuat dalam Perubahan APBD 2024.
“Jangan mengatasnamakan masyarakat. Justru dengan pembahasan secara menyeluruh Perubahan APBD, semua pihak tahu dan lebih jelas ke mana arah dari Perubahan APBD,” jelas Parmana.
Ia juga menilai, pemberitaan selama ini kurang berimbang, karena pihaknya tak pernah dikonfirmasi dan tak pernah diminta penjelasan seputar alasan absen dari rapat paripurna pendapat akhir tentang dua Raperda.
Ia menegaskan pula, sikap dua fraksi tak hadir dalam paripurna pembahasan Perubahan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, bukan terkait politik Pilkada 2024.
“Sikap kami semata-mata ingin segala materi pembahasan Perubahan APBD dilakulan secara terbuka dan transparan, sehingga tak ada kesan ditutup-tutupi,” sebut politikus PKB ini.(Melkianus He)
