PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Murung Raya, Senin (8/6/2026).
Bupati Murung Raya Heriyus diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Murung Raya, K. Zen Wahyu Priyatna, dalam rakor nasional yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Rapat rutin tersebut diikuti seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia sebagai forum koordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di masing-masing daerah.
Dalam pertemuan itu dipaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026 yang menunjukkan seluruh 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan (year-on-year) pada Mei 2026. Untuk wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi, yakni mencapai 4,56 persen.
Mengantisipasi potensi peningkatan inflasi dari sektor pangan akibat musim kemarau, rapat membahas strategi nasional melalui tiga pilar utama, yakni langkah antisipasi prabencana dengan penguatan infrastruktur air, langkah adaptasi melalui penerapan pola tanam hemat air dan penggunaan varietas padi tahan kekeringan, serta langkah mitigasi risiko melalui optimalisasi pompa air darurat dan pemanfaatan program asuransi pertanian.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Ia meminta seluruh kepala daerah turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok serta melakukan berbagai langkah intervensi apabila terjadi lonjakan harga.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara rutin menjadi langkah penting untuk memastikan dampak musim kemarau tidak memicu kenaikan harga pangan yang berlebihan dan mengganggu daya beli masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, melakukan pemantauan harga secara berkala, serta menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah, sehingga inflasi tetap terkendali dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. (Man)
