SUARADAYAK.COM, Muara Teweh – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, Benny Siswanto, mengajukan 55 usulan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara 2026 yang diselenggarakan di Muara Teweh, pekan terakhir Maret 2025.
Benny membenarkan, sejumlah usulan yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat telah diajukan supaya terakomodir dalam RKPD 2026. “Saya ajukan apa yang menjadi usulan atau aspirasi masyarakat,” kata Benny, Rabu (2/4/2025).
Dalam penyampaian pokok-pokok pikiran (pokir), ia mengusulkan 55 item program difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum.
Beberapa usulan yang disampaikan antara lain perbaikan fasilitas di SDN 1 Jingah, pemisahan tempat pemakaman umum (TPU) muslim dan non-muslim di Desa Bintang Ninggi I, dan perbaikan jalan di Desa Panaen.
Termasuk pula usulan perlengkapan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Panaen dan pembuatan jalan samping Jembatan Sungai Jambu, dan aspal jalan ke Desa Hajak.
Benny menyatakan, kesimpulan dari pokir DPRD 2026, sektor infrastruktur memiliki peran yang sangat luas dalam pembangunan wilayah.
Infrastruktur tak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga pengaruh terhadap aspek lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Sebagian besar usulan DPRD tahun 2026 difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan.
Ia tak lupa menyoroti sektor pendidikan, melalui usulan pengadaan buku dan bahan bacaan di sekolah-sekolah, serta penerapan program sekolah gratis sembilan tahun sebagai salah satu prioritas utama.
Sedangkan di sektor kesehatan, berupa pemenuhan fasilitas kesehatan di desa, sehingga pelayanan kesehatan semakin merata dan berkualitas.
Sektor pertanian pun mendapat perhatian serius, mengingat peranan vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Alokasi anggaran pada sektor-sektor ini diharapkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Ia pun menyarankan, agar sinkronisasi kegiatan pembangunan lintas sektor dapat ditingkatkan.
Ia menekankan, perlu komunikasi yang intens antara masyarakat desa, kecamatan, dan perangkat daerah, agar kendala-kendala yang ada di lapangan bisa segera diketahui dan diatasi.
“Dengan pendekatan komunikasi yang lebih baik, masalah di lapangan dapat lebih cepat diselesaikan,”tukas politikus PKB Barito Utara ini.(Hendrik)
