Suaradayak.com, MUARA TEWEH – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, Parmana Setiawan, meminta pengawasan anggaran diperketat, sesuai tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.
Berdasarkan evaluasi Fraksi PKB, fungsi pengawasan atau kontrol perlu diperketat lagi, karena belum maksimal.
Waket I DPRD Barito Utara Parmana Setiawan, menyampaikan hal ini saat berdialog di Podcast Bicara Tuntas, Kamis (20/6/2024).
Parmana Setiawan mengatakan, dari tiga fungsi itu, masalah pengawasan lebih pelik. Pasalnya saat legislasi dan penganggaran selesai, para anggota dewan tak diberikan waktu banyak untuk melakukan pembahasan.
“Kita terus terang ditodong menyelesaikan secara cepat. Padahal seharusnya beberapa hari. Kita pun membahas pun anggaran secara gelondongan. Akhirnya kita tidak bisa melihat rincian program pekerjaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara detail,” jelas Parmana.
Ia mencontohkan, usaha jasa travel memiliki izin trayek. DPRD selaku pemilik mobil dan izin trayek travel, tapi Pemkab yang menjalankan.
“Mereka (Pemkab) sopirnya, tapi kadang-kadang di tengah jalan mereka tidak menjalankan sesuai izin trayek. Misal jurusan Banjarmasin-Muara Teweh atau Muara Teweh-Palangkaraya. Tetapi pelaksanaan di lapangan berbeda, di jalankan justru trayek Muara Teweh- Balikpapan,” ungkapnya.
Fraksi PKB berharap karena eksekutif dan legisalatif merupakan mitra kerja tentu ada persamaan persepsi.
Parmana juga berjanji pada pembahasan dan penganggaran akan lebih fokus meningkatkan pengawasan.
“Kadang kita ditanyakan warga masyarakat ini ada program dan pekerjaan. Misal di dinas Pekerjaan Umum. kita tau ada anggaran sekian, tetapi tidak mengetahui detail pekerjaan itu,” sebut Parmana.(Hendrik SA).
