Suaradayak.com, MUARA TEWEH – Sekitar 28 hari lagi Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia harus memaparkan laporan pencapaian kinerjanya sejak dilantik September 2023.
Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, dijadwal memaparkan laporan pencapaian kinerja di Kemendagri pada 10 Januari 2024.
Berkaitan dengan pemaparan laporan pencapaian kinerja pj bupati Barito Utara, persiapan terus dilakukan di Muara Teweh. Pj Sekda Barito Utara, Jufriansyah, memimpin rapat persiapan penyusunan laporan capaian kinerja tugas Pj Bupati Barito Utara, Muhlis. Asisten, sekda, staf ahli bupati, kepala dinas/badan, dan camat hadir, Senin 11 Desember 2023.
Para kepala dinas/badan mempersiapkan laporan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, dan Pj Sekda, Jufriansyah. Laporan tersebut akan dipaparkan di Kemendagri 10 Januari mendatang.
“Sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, bahwa, setiap pj bupati akan dievaluasi per triwulan. Pj bupati Barito Utara dilantik September lalu, sehingga otomatis tiga bulan ke depan tepatnya pada 10 Januari 2024 akan dievaluasi,” tukas Pj Sekda, Jufriansyah, Senin.
Jufri, sapaan akrabnya, menyebutkan ada beberapa hal disampaikan pada rapat persiapan penyusunan laporan capaian kinerja pj bupati. Misalnya, sewaktu dievaluasi, pj bupati akan memaparkan secara singkat dan umum apa-apa saja yang sudah dilaksanakan.
“Kita rapat untuk mengecek dan menyempurnakan bahan-bahan evaluasi paparan pj bupati. Data-data bersumber dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Diharapkan data yang diminta sudah terkumpul sesuai dengan indikator atau aspek yang diminta Kemendagri,” jelas Jufriansyah.
Pj Sekda meminta kepada para kepala OPD memasukkan data-data yang diminta sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh OPD bersangkutan. “Kita mengharapkan laporan evaluasi kinerja Pj bupati Barito Utara menjadi yang terbaik, sehingga. kita harus lakukan persiapan dengan baik pula,”ujar dia.
Kemendagri akan melihat kegiatan atau program mana yang dianggap belum maksimal. Hal ini tentu akan berdampak terhadap kepala OPD yang menjadi leading sektor penanganan program.
“Ada beberapa isu strategis nasional yang menjadi kunci utama dalam evaluasi kepada Pj bupati. Seperti stunting, kesehatan, pendidikan, inflasi dan lainnya. Nanti akan dijelaskan oleh bagian pemerintahan,”kata Jufriansyah.
Dihubungi terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barito Utara, Bahrum Pordelin Girsang, Selasa (12/12/2023), mengatakan 10 indikator prioritas yang dinilai saat evaluasi kinerja pj bupati meliputi indikator kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrim, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan pengangguran.
