Sabtu, November 21, 2026
Beranda Parlemen DPRD Mura Dewan Tekankan Pengelolaan Anggaran 2027 yang Transparan dan Akuntabel

Dewan Tekankan Pengelolaan Anggaran 2027 yang Transparan dan Akuntabel

0
Bebie

Suara Dayak.com, PURUK CAHU – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2027 secara transparan, efektif, dan akuntabel agar setiap program pembangunan dapat terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya menyusul penandatanganan nota kesepakatan dan keputusan DPRD Kabupaten Murung Raya tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya di Aula DPRD, Jumat (20/11/2026).

Bebie menyambut baik tercapainya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif tersebut. Menurutnya, KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah sekaligus menetapkan prioritas pembangunan untuk tahun mendatang.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa kebijakan penganggaran harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta skala prioritas pembangunan.

Ia berharap anggaran tahun 2027 dapat diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rekomendasi Berita  Dina Maulidah Ingatkan Orang Tua Awasi Aktivitas Digital Anak

“Melalui kesepakatan ini, kita berharap perencanaan dan pengalokasian anggaran daerah dapat semakin terarah. Setiap program yang disusun hendaknya benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Murung Raya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bebie menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan secara optimal guna memastikan seluruh program terealisasi sesuai ketentuan dan peruntukannya.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Ia juga berharap koordinasi dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat agar program pembangunan tahun 2027 dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kesepakatan KUA-PPAS 2027 diharapkan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sekaligus mendorong pembangunan Kabupaten Murung Raya yang berkelanjutan. (Man)