SUARADAYAK.com, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kendati menerima raperda tersebut, Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerataan pembangunan, serta percepatan realisasi belanja daerah.
Sikap tersebut disampaikan oleh Juru Bicara F-PKB Parmana Setiawan, saat Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Barito Utara di Muara Teweh, Kamis (17/9/2026).
Ia menyatakan, Fraksi PKB mengapresiasi Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Berbagai penyesuaian belanja dalam perubahan APBD harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan pemerintahan, penyelesaian kegiatan tahun jamak, kewajiban pekerjaan yang telah berjalan, serta pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan.
Namun F-PKB meminta agar penyelesaian kewajiban pekerjaan dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami meminta agar penyelesaian kewajiban tersebut tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen yang lengkap, serta menjamin bahwa pemerintah daerah memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang telah dibayarkan,” terang pria yang menjabat ketua DPC PKB Kabupaten Barito Utara ini.
Sorotan utama F-PKB diarahkan pada kondisi karhutla karena membutuhkan perhatian serius pemkab.
Ia mengatakan, karhutla telah terjadi hampir disetiap kecamatan sehingga diperlukan penanganan yang lebih cepat, terpadu dan terukur.
Sehingga F-PKB mendorong Pemkab mengoptimalkan BTT sebesar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan karhutla sejak dini.
“Fraksi PKB mendorong Pemkab memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla, karena Karhutla yang terjadi di Kabupaten Barito Utara sudah sangat mengkhawatirkan, sekarang ini Karhutla sudah merambah hampir di setiap kecamatan,” papar pria yang pernah menjadi waket DPRD ini.
Ia menegaskan, keberadaan anggaran BTT harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respons di lapangan, sehingga titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan berdampak terhadap masyarakat.
“F-PKB berharap dengan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10 miliar bisa dioptimalkan Pemerintah Daerah untuk penanganan sejak dini agar kebakaran tidak semakin meluas. DPRD selalu siap mendukung penambahan anggaran untuk penanganan Karhutla dan kabut asap,”pungkas dia.(*)
Editor : Maulana