JAKARTA – Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLB) disusun bukan untuk menambah beban bagi dunia usaha, melainkan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Heriyus saat membuka Dialog Publik Ranperda TJSLB dan Forum Koordinasi Investor, DPRD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya di Grand Mercure Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut akan menjadi pedoman yang jelas bagi perusahaan dalam menyelaraskan program tanggung jawab sosial dengan prioritas pembangunan daerah. Fokus program meliputi penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pelestarian lingkungan hidup.
“Ranperda ini bukan merupakan beban baru bagi dunia usaha, melainkan bentuk kepastian hukum yang memberikan kejelasan aturan serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” tegas Heriyus.
Ia menjelaskan, Ranperda TJSLB juga mengatur pembentukan Forum Koordinasi sebagai wadah komunikasi antara investor, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Melalui forum tersebut diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam mendukung iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan program TJSLB tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Heriyus menilai, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena itu, keberadaan forum koordinasi akan mempermudah komunikasi, penyelarasan program, serta penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan investasi dan pembangunan daerah.
Melalui dialog publik ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga mengharapkan masukan konstruktif dari para investor, DPRD, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyempurnakan substansi Ranperda sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (Man)
