SUARADAYAK.com, Muara Teweh – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara (Demokrat/Fraksi Partai Demokrat), Mery Rukaini, menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyampaikan hal ini, setelah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Pemkab Barito Utara kepada BPK Perwakilan Kalteng.
“Jauh lebih penting dari sekadar mengejar WTP adalah bagaimana laporan keuangan itu mampu membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,”kata Mery di Muara Teweh, Sabtu (18/4/2026).
Ia mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh Wakil Bupati, Felix Sonadie Y. Tingan, di Palangka Raya sehari sebelumnya.
Tetapi, ia mengingatkan, laporan keuangan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan publik akan informasi yang jujur dan bertanggung jawab.
Menurut politikus terpilih di Dapil I ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mengawal kualitas laporan keuangan.
DPRD, memiliki fungsi pengawasan yang tidak boleh berhenti setelah laporan diserahkan.
“DPRD akan terus mendorong agar setiap temuan BPK, jika ada, segera ditindaklanjuti. Jangan sampai laporan hanya menjadi dokumen formal tanpa membawa perbaikan nyata bagi pelayanan publik,”sebut dia.
Ia mengharapkan, hasil pemeriksaan BPK bisa menjadi peta jalan bagi pemda untuk terus berbenah.
Ia mencontohkan, akuntabilitas tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana setiap rupiah daerah dirasakan manfaatnya oleh warga Barito Utara.
“Kita punya tanggung jawab kolektif. Transparansi bukanlah beban, melainkan investasi untuk masa depan daerah yang lebih kredibel,” pungkas dia.
Pemkab Barito Utara telah mengantongi opini WTP beberapa tahun terakhir. Penyerahan LKPD 2025 ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan predikat tersebut sekaligus memperkuat fondasi tata kelola yang berkelanjutan.(*)
Editor : Lana
