
PURUK CAHU – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rumiadi, S.E., S.H., M.H., mendorong agar program pembangunan daerah Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan skala prioritas dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya menyusul tercapainya kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dan keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2026 yang berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu, Jumat (20/11/2026).
Rumiadi menyambut baik tercapainya kesepakatan tersebut. Menurutnya, KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sekaligus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pada tahun mendatang.
Ia menilai, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar setiap program yang direncanakan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan proyeksi dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya mencapai Rp1,4 triliun. Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp104,5 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,3 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,3 miliar.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Adapun defisit anggaran sebesar Rp463,5 miliar direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0,00.
Rumiadi menegaskan bahwa DPRD melalui fungsi anggaran dan pengawasan akan terus memperhatikan proses perencanaan serta pelaksanaan anggaran agar berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan perlu mendapat perhatian dalam penentuan program prioritas tahun 2027.
Ia juga berharap koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan tercapainya kesepakatan KUA-PPAS 2027, Rumiadi berharap penyusunan APBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya. (Man)
