Suaradayak.com, PURUK CAHU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADaldukKB) Kabupaten Murung Raya, melaksanakan Advokasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada lembaga pemerintah termasuk PPRG dan Bimtek Analisis Gender dan Gender Action Budget (GAB), Rabu (18/9/2024).
Kegiatan dibuka oleh Kepala DP3ADaldukKB Mura
Lynda Kristiane, dihadiri narasumber dari Deputi PUG Bidang Ekonomi Kementrian PPPA-RI.
Pj Bupati Mura Hermon melalui kepala DP3ADaldukKB MURA
Lynda Kristiane mengatakan, PUG upaya untuk mewujudkan struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi PUG.
Beberapa hal yang diperlukan untuk melembagakan PUG adalah dukungan politik dari pimpinan berupa kebijakan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, dan Renja OPD.
Pembentukan Pokja PUG, Focal Point PUG, dan lembaga yang melayani masyarakat. Lalu
Sumber daya yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang responsive gender.
Data terpilah menurut jenis kelamin dalam baseline yang diupdate Piranti analisa untuk PPRG, pemantauan, dan evaluasi ruang untuk masyarakat madani partisipasi dalam dialog/forum publik, studi kebijakan.
Menurut Lynda, PUG bukan sebuah program atau kegiatan melainkan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
Sekretaris DP3ADaldukKB Mura, Daniel Patandianan, menyatakan, PUG adalah upaya untak mewujudkan struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi PUG. Salah satunya yaitu Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang mana merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran.
Dengan mengadopsi PPRG, kata dia, pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan dan perspektif yang berbeda.
“Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta akses, partisipasi, kantrol dan manfaat (APKM) yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender,” terangnya.
Perencanaan dan anggaran yang dibuat dalam pembangunan akan memiliki dampak yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Oleh Karena itu penting untuk memasukkan analisis ke dalamnya.(Rohman)
