Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi yang terukur.
Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual itu menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok, Senin (13/07/2026).
Dalam arahannya, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat berbagai strategi pengendalian inflasi melalui intervensi pasar, pemantauan distribusi barang kebutuhan pokok. “Serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar laju inflasi tetap berada dalam target yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen. Angka tersebut dipengaruhi kenaikan tarif transportasi serta meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga dirangkai dengan peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. DTSEN yang telah disinkronkan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri diharapkan menjadi basis data yang lebih akurat dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Menurutnya, data yang valid dan mutakhir menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak gejolak ekonomi.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Murung Raya menyatakan siap memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok secara berkala, serta mendukung pemutakhiran data sosial ekonomi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial bagi masyarakat. (Man)
