SUARADAYAK.com, Jakarta– Ketua DPRD bersama Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, menghadiri rapat koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efektif.
Dalam rapat koordinasi tersebut, KPK menyoroti sejumlah sektor yang dinilai rawan dan memerlukan perhatian serius, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, hingga mekanisme penyaluran hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara (Demokrat/Fraksi Partai Demokrat), Mery Rukaini, menyampaikan, kehadiran unsur pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pengawasan yang maksimal perlu terus dilakukan agar seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami mendapatkan banyak masukan dan evaluasi yang sangat penting, terutama terkait pengadaan barang, perencanaan program, hingga penyaluran hibah dan bansos agar seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,”jelas dia.
Ia menyatakan, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong sinergi bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dengan adanya koordinasi bersama KPK ini, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas dia.(*)
Editor : Rohman
