Suaradayak.com, MUARA TEWEH – Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, bakal dievaluasi prestasi kerjanya selama tiga bulan. Dia harus memaparkan kinerjanya pada 10 Januari 2024 mendatang.
Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, tak sendirian mempertanggungjawabkan kinerja kepada Kemendagri, karena evaluasi juga berlaku pada semua pj bupati yang diangkat September lalu.
Pemkab Barito Utara menggelar rapat persiapan terutama mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, saat paparan di Kemendagri nanti. Rapat persiapan dipimpin Plt Sekda, Jufriansyah, Selasa (7/11/2023).
Plt Sekda Barito Utara, Jufriansyah, saat rapat, mengatakan, Pj Bupati Barito Utara dilantik September lalu, sehingga secara otomatis tiga bulan ke depan tepatnya pada 10 Januari 2024 dilakukan evaluasi kinerja.
Ketika berlangsung evaluasi kinerja di Kemendagri, tambah Jufriansyah, Pj Bupati Barito Utara akan menyampaikan paparan secara singkat dan umum tentang apa saja progres yang sudah dilaksanakan.
Bahan-bahan yang dipaparkan saat evaluasi kinerja bersumber dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Bahan paparan pj bupati mencakup urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
“Sementara ini, kami akan meminta data-data sesuai dengan indikator atau aspek yang diminta oleh Kemendagri. Mungkin kepala OPD sudah menerima surat yang dikirimkan oleh Bagian Pemerintahan beserta link. Mereka harus memasukan data-data yang diminta sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh OPD,” jelas Plt Sekda Jufriansyah.
Dia menambahkan, Pj Bupati Barito Utara akan didampingi beberapa kepala OPD saat memaparkan kinerjanya selama tiga bulan pertama. “Nanti Pj Bupati Barito Utara akan didampingi hanya 4 orang, yakni Inspektorat, BPKA, Bappedalitbang, dan Sekda. Sedangkan narasumber penguji ada 13 orang,” tambah Jufriansyah.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, Kemendagri akan mengevaluasi kinerja penjabat (pj) kepala daerah secara rutin. Karena itu, Tito meminta para pj kepala daerah bekerja maksimal.
“Makanya kita minta mereka menjabat sesuai dengan aturan, satu tahun bisa diganti, bisa juga diperpanjang nanti. Dan dilakukan evaluasi tiga bulan,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2023) seperti dikutip dari CNN Indonesia.
