SUARADAYAK.COM, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Komisi II/Fraksi PDI Perjuangan), Taufik Nugraha, meminta Pemkab Barito Utara mengakselerasi penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
Ia menyampaikan hal ini menyusul ada sejumlah proyek strategis daerah terkendala administrasi akibat ketidaksesuaian status lahan.
Ia mengungkapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Muara Teweh, Kamis (5/3/2026).
Politikus terpilih di Dapil Barito Utara-1 ini mengemukakan, kawasan hutan produksi yang masih tercantum dalam regulasi tata ruang menjadi ganjalan bagi realisasi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
Ia berpendapat, jika revisi tak segera dituntaskan, program pembangunan yang telah direncanakan berisiko terus tertunda.
“Kita ingin regulasi ini segera rampung. Jangan sampai pembangunan terhambat hanya karena urusan administrasi kawasan. Pemkab harus bergerak cepat menyesuaikan dokumen perencanaan dengan kondisi lapangan,” tegas dia.
Tak hanya soal tata ruang, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia mengingatkan agar pemkab memastikan layanan sekolah dasar dan menengah terbebas dari biaya tambahan yang tidak resmi.
“Pendidikan hak dasar. Jangan sampai ada masyarakat yang keberatan secara ekonomi justru terbebani pungutan di sekolah. Pengawasan terhadap hal ini perlu diperketat,”tambah dia.
Di bidang kesehatan, ia melihat disparitas layanan antara perkotaan dan pedesaan. Ia mengusulkan pemerintah melakukan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terutama perawat, serta menambah fasilitas pendukung di desa-desa terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
“Jangan sampai warga di pelosok kesulitan mendapatkan akses kesehatan karena tidak ada tenaga medis atau puskesmas yang jauh. Ini tanggung jawab kita bersama,”pungkas dia.(Hendrik)
