SUARADAYAK.com, Muara Teweh – Pemkab Barito Utara kian memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla serta pengawasan BBM dan LPG digelar di Aula Setda Lantai I, Muara Teweh, Selasa (18/8/2026) siang.
Rapat dipimpin oleh Sekda Barito Utara, Muhlis, dan dihadiri Bupati, Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Forkopimda, dan kepala perangkat daerah terkait.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barito Utara, Mochamad Ikhsan, memaparkan kondisi terkini serta langkah deteksi dini karhutla.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Mastur, memaparkan perkembangan ketersediaan dan harga BBM di wilayah Barito Utara.
Bupati Shalahuddin menyatakan bahwa kondisi musim kemarau membutuhkan kesiapan seluruh unsur pemerintah dan aparat, terutama di wilayah yang memiliki potensi Karhutla.
Ia meminta personel pemadam diperkuat dan patroli ditingkatkan guna mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG juga harus dilakukan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan maupun praktik penimbunan.
“Apabila ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan atau pelanggaran dalam distribusi BBM, segera koordinasikan dengan aparat dan instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,”ujar dia.
Ia menginstruksikan pula pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan lintas instansi.
Satgas tersebut diarahkan memperkuat pengawasan distribusi BBM sekaligus mendukung upaya mitigasi dan penanganan Karhutla secara terpadu.
Menurut dia, ketersediaan energi dan perlindungan masyarakat merupakan dua hal yang harus mendapat perhatian serius, khususnya di tengah kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko Karhutla serta memengaruhi kebutuhan energi masyarakat.
Wabup Felix Tingan menambahkan, penanganan karhutla dan pengawasan distribusi BBM membutuhkan sinergi seluruh pihak.
Pemkab, aparat penegak hukum, perangkat daerah hingga masyarakat diminta menjalankan peran masing-masing secara terpadu.
“Penanganan karhutla dan pengamanan distribusi BBM tak bisa dilakukan secara sektoral. Seluruh elemen harus bersinergi menjaga daerah agar terhindar dari ancaman bencana maupun gangguan terhadap ketersediaan energi,”sebut dia.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Barito Utara menegakkan komitmen memperkuat pencegahan karhutla, menindak pelanggaran distribusi BBM, serta memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat.(*)
Editor : Maulana
