SUARADAYAK.com, Muara Teweh – Pemkab Barito Utara kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Raihan ini menjadi opini WTP ke-11 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut bagi Barito Utara.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Bupati Barito Utara, Shalahuddin, Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, Sekda, Muhlis, dan jajaran kepala perangkat daerah menghadiri penyerahan di Palangkaraya, Jumat (19/6/2026).
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalteng, Dodik Achmad Akbar, menyampaikan, opini WTP diberikan setelah pemeriksaan dilakukan berdasarkan empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Opini WTP menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Meski demikian, pemkab tetap diminta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan.
“Kami mengapresiasi konsistensi Pemkab Barito Utara mempertahankan opini WTP. Semoga seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat,” ujar Dodik.
Shalahuddin mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, opini WTP kembali berhasil diraih. Capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap program pembangunan berjalan secara akuntabel,”sebut dia.
Ia menambahkan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab telah menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi BPK agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Ia memastikan akan memantau secara langsung pelaksanaan tindak lanjut tersebut di setiap perangkat daerah agar seluruh rekomendasi dapat dituntaskan tepat waktu.
“Setiap rekomendasi harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab,”pungkas dia.(*)
Penulis : Rohman
Editor : Rohman
