Suara Dayak.com, Puruk Cahu – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Murung Raya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Fraksi PKB mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Akhirudin, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).
Menurut Akhirudin, raihan opini WTP merupakan prestasi yang patut dibanggakan karena mencerminkan hasil kerja sama dan sinergi seluruh pihak dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. “Opini WTP ini merupakan capaian yang membanggakan dan patut diapresiasi. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana hasil pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKB menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pelosok. Menurutnya, keberadaan guru dan tenaga kesehatan sangat menentukan kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat.
Karena itu, pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih aktif melakukan monitoring terhadap kehadiran guru-guru di desa-desa terpencil agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, Fraksi PKB juga meminta Dinas Kesehatan melakukan pengawasan rutin terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan desa sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang optimal. “Pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Kehadiran guru dan tenaga kesehatan di lapangan harus dipastikan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Akhirudin meminta adanya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi bahaya narkoba sejak dini di lingkungan sekolah.
Menurutnya, langkah edukatif tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang kini mulai menyasar kalangan pelajar.
Di akhir penyampaiannya, Akhirudin mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. (Man)
