Suara Dayak.com, Puruk Cahu – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Murung Raya mendorong pemerintah daerah untuk terus memaksimalkan potensi pendapatan daerah serta memperkuat iklim investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Sutrisno, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).
Menurut Sutrisno, pemerintah daerah perlu lebih cermat dan inovatif dalam mengelola berbagai sumber pendapatan yang dimiliki agar mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan. “Fraksi kami meminta pemerintah daerah untuk terus jeli dan cermat dalam memperhatikan serta memaksimalkan sektor pendapatan daerah agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PPP juga memberikan perhatian terhadap pengembangan investasi daerah, khususnya bagi pelaku usaha lokal. Menurutnya, pengusaha lokal perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar agar mampu berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Sutrisno menegaskan, bahwa pemerintah daerah perlu membuka akses yang lebih luas serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi pengusaha lokal untuk berinvestasi di daerah sendiri. “Pengusaha lokal harus diberikan kesempatan dan dukungan yang memadai agar dapat tumbuh bersama pembangunan daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Di samping itu, Fraksi PPP turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, termasuk penyederhanaan proses pembayaran pajak bagi masyarakat. Kemudahan layanan tersebut dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Menurut Sutrisno, kemudahan berinvestasi dan pelayanan publik yang efisien merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PPP juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas keberhasilannya kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
Meskipun demikian, Sutrisno mengingatkan bahwa berbagai masukan dan kritik dari masyarakat tetap perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami mengapresiasi raihan opini WTP ini, namun pemerintah daerah harus tetap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” tukasnya. (Man)
