Suara Dayak.com, Puruk Cahu – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, merespons kondisi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di tengah masyarakat. Ia mengungkapkan sejumlah faktor yang dinilai turut menyebabkan berkurangnya ketersediaan BBM, khususnya di tingkat pengecer.
Heriyus menyebut salah satu faktornya adalah tingginya permintaan BBM dari para pelansir yang kemudian menjualnya kepada pekerja pendulangan emas yang menggunakan alat berat maupun mesin. “Kelangkaan ini salah satunya terjadi karena para pelansir juga banyak yang menjual BBM kepada para pendulang emas yang menggunakan alat berat atau mesin. Sehingga ketersediaan yang ada di eceran mengalami kekurangan,” tegas Heriyus saat diwawancarai awak media, Rabu malam (16/9/2026).
Menurut Heriyus, berdasarkan laporan dari sejumlah SPBU, ketersediaan stok BBM sebenarnya dalam kondisi normal. Bahkan, stok BBM telah mendapatkan penambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Keterbatasan BBM di tingkat pengecer menyebabkan harga jual mengalami kenaikan.
Selain tingginya permintaan, Heriyus juga menilai kepanikan masyarakat atau panic buying turut menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Kekhawatiran terhadap kemungkinan terbatasnya stok membuat masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah lebih banyak. “Ini juga karena adanya kepanikan di masyarakat sehingga antrean panjang di SPBU dan membuat kelangkaan,” ujarnya.
Terkait isu penimbunan BBM, Heriyus mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut karena belum menemukan barang bukti yang dapat menguatkan dugaan penimbunan.
Meski demikian, ia memastikan pengawasan tetap dilakukan bersama aparat untuk mencegah adanya praktik penimbunan yang dapat mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat. “Aparat juga sudah turun untuk memastikan agar tidak terjadi penimbunan,” tegasnya.
Heriyus menambahkan, Pemkab Murung Raya telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan BBM, terutama BBM bersubsidi. Salah satunya dengan menerapkan pembatasan pembelian berdasarkan jenis kendaraan.
Untuk kendaraan roda empat, pembelian BBM dibatasi maksimal senilai Rp400 ribu. Sedangkan bagi kendaraan roda dua, penggunaan tangki yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar dilarang. Pemkab Mura berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga distribusi BBM bersubsidi tetap tertib dan memastikan ketersediaannya dapat dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan. (Man)
