Suara Dayak.com, Puruk Cahu – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax mendapat perhatian dari Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie.
Bebie meminta, pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok guna mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM tersebut.
Menurut politis PDIP Mura ini, kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat agar gejolak harga tidak membebani masyarakat.
“Pemerintah daerah harus memastikan stok sembako tetap tersedia dan distribusinya berjalan lancar. Jangan sampai kenaikan harga BBM memicu kelangkaan barang atau lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” ujar Bebie, Rabu (10/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak apabila harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu dilakukan secara intensif.
Selain itu, ia juga meminta instansi terkait untuk rutin memantau kondisi pasar dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan praktik penimbunan maupun kenaikan harga yang tidak wajar.
Bebie menambahkan, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi juga harus diperketat agar penggunaannya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan BioSolar.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi.
“Dengan pengawasan yang optimal terhadap harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, kita berharap stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat tidak terlalu terdampak oleh kenaikan BBM,” tandasnya. (Man)
